Rabu, 29 Oktober 2014

Pendidikan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak.[1] Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang.
Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 PBB 1966 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan.[2] Meskipun pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan, dan sebagian kecil orang tua memilih untuk pendidikan home-schooling, e-learning atau yang serupa untuk anak-anak mereka.

Filosofi pendidikan

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran.
Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah mengganggu pendidikan saya."[butuh rujukan]
Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan secara tidak resmi.

Fungsi pendidikan

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata (manifes) berikut:
  • Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
  • Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
  • Melestarikan kebudayaan.
  • Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.
Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut.
  • Mengurangi pengendalian orang tua. Melalui pendidikan, sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah.
  • Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.
  • Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, privilese, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya.
  • Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.
Menurut David Popenoe, ada empat macam fungsi pendidikan yakni sebagai berikut:
  • Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
  • Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
  • Menjamin integrasi sosial.
  • Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
  • Sumber inovasi sosial.

Ekonomi

Telah dikemukakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.[3] Analisis empiris cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer berpengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktek produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pemimpin adalah fungsi dari efek "human capital". Studi terbaru dari faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi agregat telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental[4] dan peran keterampilan kognitif.[5]
Pada tingkat individu, ada banyak literatur, umumnya terkait dengan karya Jacob Mincer,[6] tentang bagaimana laba berkaitan dengan pendidikan dan modal manusia lainnya. Karya ini telah memotivasi sejumlah besar studi, tetapi juga kontroversial. Kontroversi utama berkisar bagaimana menafsirkan dampak sekolah.[7][8] Beberapa siswa yang telah menunjukkan potensi yang tinggi untuk belajar, dengan menguji dengan intelligence quotient yang tinggi, mungkin tidak mencapai potensi penuh akademis mereka, karena kesulitan keuangan.[reason-actually some students at the low end get better treatment than those in the middle with grants, etc. needs RS]
Ekonom Samuel Bowles dan Herbert Gintis berpendapat pada tahun 1976 bahwa ada konflik mendasar dalam pendidikan Amerika antara tujuan egaliter partisipasi demokratis dan ketidaksetaraan tersirat oleh profitabilitas terus dari produksi kapitalis di sisi lain.[9]

Kamis, 26 Juni 2014


Nuh Jamin Kurikulum 2013 Berlanjut Usai Pemilu

Nuh Jamin Kurikulum 2013 Berlanjut Usai Pemilu
Mendikbud Muhammad Nuh. ANTARA FOTO/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menjamin pelaksanaan kurikulum 2013 akan tetap berjalan meski pemerintahan akan bergati seusai pemilu 2014. "Ada tiga hal yang bisa menjaga kontinuitas kurikulum 2013," kata Nuh dalam Press Workshop tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa, 14 Januari 2014.

Pertama, kata Nuh, kepastian dari sisi intelektual atau rasionalitas. Ia yakin siapa pun nanti bisa menerima kurikulum ini. Soalnya, kurikulum baru ini lebih mengedepankan daya nalar para siswa, bukan hapalan. Disamping itu, kurikulum ini juga lebih menguatkan kebhinekaan Indonesia dengan menonjolkan karakter dari berbagai suku dan agama dalam buku ajar. "Kalau tidak bisa diterima, dari awal ya tidak perlu diterapkan," ujar mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh November itu.

Jaminan kedua, menurut Nuh, berkaitan dengan penganggaran. Sampai 2015, ia memastikan kurikulum 2013 masih diimplementasikan karena sisi anggaran tetap dibuat pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini. "Pemerintah sekarang yang menyiapkan program 2015. Dari situlah kami ingin memastikan di 2015 kurikulum ini masih hidup."

Jaminan ketiga, ia menuturkan sedang mempersiapkan peraturan pemerintah untuk kurikulum 2013. Tujuannya, agar legitimasi konstitusinya lebih kuat. "Dengan demikian bisa menjaga keberlanjutan kurikulum ini," kata Nuh.

Nuh mengatakan kurikulum 2013 secara serentak akan diterapkan di seluruh sekolahan di Indonesia dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas pada Juli mendatang. Pertengahan tahun lalu, Mendikbud sudah menerapkan kurikulum 2013 di 6000-an sekolahan.

LINDA TRIANITA

Jokowi Setuju Bahasa Inggris di Tingkat SD Dihapus

Jokowi Setuju Bahasa Inggris di Tingkat SD Dihapus
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung sejumlah perubahan yang tercantum dalam Kurikulum 2013. Salah satunya adalah penghapusan pelajaran Bahasa Inggris dari kurikulum Sekolah Dasar.

"Saya kira untuk siswa SD lebih baik diperkuat pelajaran Bahasa Indonesia dan muatan lokal," katanya di RSUD Koja, Jakarta Utara, Rabu, 11 Desember 2013.

Menurut dia, pelajaran Bahasa Inggris lebih baik diberikan kepada siswa SMP. Alasannya, supaya siswa sekolah dasar lebih memiliki rasa nasionalisme.

Dalam Kurikulum 2013, ada tiga mata pelajaran yang dihapuskan dari kurikulum reguler untuk siswa SD. Ketiganya adalah Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, serta Teknologi Informasi dan Komputer. Pelajaran itu akan menjadi mata pelajaran ekstrakurikuler sehingga tidak akan memiliki ujian.

Penghapusan pelajaran Bahasa Inggris untuk SD itu akan dilakukan secara bertahap. Pada tahun ini hanya kelas satu dan dua yang tidak mendapat pelajaran Bahasa Inggris. Pada tahun ajaran 2014/2015, mata pelajaran Bahasa Inggris di SD tidak diajarkan untuk kelas satu, dua, tiga, dan empat.

Tahun selanjutnya, pada 2015/2016, kelas satu, dua, tiga, empat, dan lima tidak mendapat pelajaran Bahasa Inggris. Barulah pada 2016/2017, seluruh tingkat pendidikan SD tak akan mendapat pelajaran Bahasa Inggris.

ANGGRITA DESYANI

Guru Bingung Isi Rapor karena Kesalahan Pemerintah

Guru Bingung Isi Rapor karena Kesalahan Pemerintah
Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti. Tempo/Tony hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listyarti, mengatakan kebingungan guru dalam mengisi rapor model baru terjadi karena tidak diberikan pelatihan pemberian penilaian rapor ketika diadakan pelatihan kurikulum 201r.

"Ya wajar kalau gurunya bingung isi rapor. Ini keteledoran pemerintah yang tidak beri pelatihan penilaian rapor, juga format rapor yang terburu-buru diberikan," kata Retno ketika dihubungi pada Kamis 23 Januari 2014.

Retno juga mengatakan ketika pelatihan kurikulum baru tersebut, model rapor yang diinginkan belum ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Sistem penilaian rapor yang baru tersebut baru diberikan sekitar minggu pertama atau kedua Desember 2013, padahal penerimaan rapor ditetapkan tanggal 21 Desember 2013.

Walhasil, banyak sekolah yang menunda penerimaan rapor, khususnya kelas X dan XI Jakarta. "Di sekolah saya, SMAN 13, penerimaan rapornya diundur esok hari," kata Retno.

Menurutnya, guru-guru tidak siap sehingga merekaya penilaian. "Misalnya guru tersebut baru mempunyai 6 penilaian diwajibkan memiliki 10 penilaian sehingga sisanya terpaksa direkayasa," kata Retno. (Baca:Guru Keluhkan Format Rapor Kurikulum 2013)

Perubahan ini juga membuat orang tua kebingungan dalam membaca penilaian rapor. Menurut Retno, seharusnya orang tua diberikan penjelasan cara membaca rapor oleh wali kelas. Namun, kembali lagi wali kelas belum diberikan pelatihan sistem rapor baru ini.

Retno mengatakan sudah terlambat untuk mengatasi permasalahan penilaian rapor model baru ini. "Sudah terlambat," kata Retno. (Baca: Wapres: Ada Masalah Penerapan Kurikulum Baru)

RIZKI PUSPITA SARI

Penerapan Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan  

Penerapan Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan  
Seorang siswi menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di mulai hari ini Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013 saat seluruh siswa dan siswi masuk sekolah hari pertama. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Makassar - Kurikulum 2013 yang akan diterapkan pada 2014 dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, hingga saat ini guru yang ada di Kota Makassar belum menerima pelatihan terkait dengan penerapan kurikulum tersebut. Buku yang akan digunakan pun belum ada.

"Kalau kurikulum mau diterapkan, maka buku pegangan guru harus ada. Kemudian dilatih gurunya agar menguasai bahannya. Kalau belum ada, ya jangan dipaksakan," kata pengamat pendidikan Profesor Doktor Halide, Kamis, 13 Maret 2013.

Menurut Halide, penerapan kurikulum ini secara nasional terlalu dipaksakan karena dianggap sebagai proyek. Dia mengimbau pemerintah menunda penerapannya. Dengan begitu, kata dia, pemerintah bisa melengkapi segala kekurangan terlebih dulu karena pelaksanaan kurikulum harus didahului dengan uji coba. "Sebaiknya pelaksanaan kurikulum ini diterapkan tahun 2015 saja. Kemudian kita ambil sampel sekolah yang sudah diuji coba, bagaimana isinya," ujar mantan guru besar Universitas Hasanuddin tersebut.

Halide mengatakan uji joba perlu dilakukan agar ada kesesuaian antara pelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Soalnya, pelaksanaan Kurikulum 2013 bertujuan mengembangkan daya nalar siswa. "Pelaksanaan kurikulum ini agar pelajaran di SD tidak dipelajari saat duduk di bangku SMP. Jangan sampai mata pelajaran di SD siswa pelajari kemudian naik di SMP dipelajari lagi kembali," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pengawasaan dinas pendidikan juga sangat dibutuhkan karena belum terbitnya buku Kurikulum 2013 bisa memunculkan pihak yang berusaha mengambil kesempatan dengan berjualan buku di sekolah-sekolah. Namun jika buku sudah terbit tidak lantas pengawasan dikendorkan. Sebab, kadang ada buku yang tidak layak dibaca siswa sekolah, seperti buku yang mengandung pornografi. "Itu jelas tidak etis. Buku yang begituan harus kita hindari karena melanggar, jadi harus ditarik kembali kalau sudah diedarkan," tuturnya.

Adapun Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Makassar, Nurdin Rasyid, mengakui pelatihan terhadap guru-guru terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 masih dalam tahap perencanaan. Begitu pula dengan buku yang akan disiapkan. "Instruktur nasional untuk melatih guru-guru belum ada dan buku yang akan digunakan juga belum ada," ujarnya.

Nurdin mengungkapkan ada beberapa sekolah yang sudah ditawari buku Kurikulum 2013 oleh penerbit, namun dinas pendidikan mengirim surat agar jangan ada yang membeli buku dulu. "Kita takutkan kalau buku yang dibeli tidak sesuai dengan petunjuk dari pusat," katanya.

Apalagi, lanjut dia, sudah ada anggaran pembelian buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, orang tua tidak akan dibebani masalah pembelian buku. "Kita harap tidak ada guru yang beli buku karena sudah ada dana yang disiapkan dari pusat," ujarnya.

Dia mencontohkan kejadian di SD Negeri Layang 3 Makassar. Sekolah tersebut membeli buku dari penerbit PT Media Taman seharga Rp 7 juta bagi siswa semua siswa.

DIDIT HARIYADI

3 Catatan Menteri Nuh atas Kurikulum 2013

3 Catatan Menteri Nuh atas Kurikulum 2013  

3 Catatan Menteri Nuh atas Kurikulum 2013  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. TEMPO/Imam Sukamto


TEMPO.CO, Kutai Timur - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyatakan ada sejumlah catatan sebelum Kurikulum 2013 diterapkan di seluruh Indonesia mulai 14 Juli nanti. Catatan pertama adalah bagaimana semangat para guru dalam menyongsong kurikulum baru ini. (Baca: Penerapan Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan)

"Maka dari itu, saya terus mendorong guru-guru untuk tetap semangat menyukseskan implementasi ini," ujar Nuh di Sangatta, Kutai Timur, Kamis, 29 Mei 2014. Dia menyatakan tak semua wilayah optimal menjalankan kurikulum ini. Semangat guru dianggap sebagai faktor penting menyukseskan implementasi ini. (Baca: Pola Baru Pelatihan Kurikulum 2013, Seperti Apa?)

Catatan kedua adalah banyaknya sekolah yang harus diajarkan kurikulum ini, tapi kapasitas guru belum terlatih. "Ada ratusan ribu sekolah. Bayangkan, ada berapa guru yang harus dilatih," ujarnya. Karena itu, Nuh berharap para pengajar bersemangat dalam menyambut kurikulum baru ini agar implementasi bisa berjalan optimal. Tercatat ada 1,3 juta guru yang akan mendapat pelatihan implementasi Kurikulum 2013 dan pembekalan itu selesai pada 28 Juni 2014. (Baca: Tahun Ini Semua Sekolah Terapkan Kurikulum 2013)

Catatan terakhirnya adalah keefektifan Kurikulum 2013 untuk mengubah sikap siswa di sekolah. "Kasus pelecehan, tawuran, hingga mencontek memang terjadi di sekolah," ujarnya. Atas alasan itu, Kurikulum 2013 diciptakan utuk memperbaiki sikap para siswa di sekolah.

M. ANDI PERDANA

1,3 Juta Guru Dilatih Terapkan Kurikulum 2013  

1,3 Juta Guru Dilatih Terapkan Kurikulum 2013  
Petugas perpustakaan menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di hari pertama tahun ajaran 2013/2014, Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Banyuwangi -- Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim menyatakan Kementerian akan melatih 1,3 juta guru untuk penerapan Kurikulum 2013. "Guru-guru tersebut yang akan mengajar Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru," kata Ainun usai memberi sosialisasi Kurikulum 2013 di Aula Politeknik Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat, 6 Juni 2014. (Baca: 3 Catatan Menteri Nuh atas Kurikulum 2013)

Menurut Ainun, para guru tersebut akan dilatih selama 52 jam. Usai pelatihan, setiap guru akan mendapat pendampingan dari Kementerian. Dia optimistis bahwa guru bisa mengaplikasikan Kurikulum 2013 dengan tepat, meskipun tahun ajaran baru akan dimulai Juli mendatang.

Selain memberi pelatihan pada guru, ucap Ainun, Kementerian Pendidikan telah selesai mencetak 240 juta buku pelajaran Kurikulum 2013 untuk guru dan siswa. "Sekolah bisa langsung memesan bukunya," kata dia.

Pemesanan buku bisa dilakukan secara online melalui e-katalog di laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Menurut Ainun, harga buku di e-katalog untuk tingkat sekolah dasar berkisar Rp 8 ribu, sedangkan untuk SMP dan SMA berkisar Rp 25 ribu. Dia mengklaim harga buku di e-katalog lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata Ainun, telah mencairkan dana Biaya Operasional Sekolah, yang lima persennya dialokasikan untuk pembelian buku.

Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 9 Banyuwangi, Nurul Badriyah, mengatakan meskipun waktu pelatihan untuk guru sangat mepet, sekolah tidak punya pilihan lain. "Mau tidak mau harus siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013," kata dia. (Baca: Penerapan Kurikulum 2013 Terlalu Dipaksakan)

Menurut Nurul, pihaknya sudah menerima pencairan dana BOS. Saat ini pihak sekolah masih melakukan pemesan buku melalui e-katalog.

Kurikulum 2013 atau Pendidikan Berbasis Karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kurikulum 2013 ini untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang diterapkan sejak 2006. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun disiplin yang tinggi.

IKA NINGTYAS